PALANGKA RAYA–Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tak hanya memprioritaskan pemadaman dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak kabut asap mendapat perlindungan kesehatan.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla untuk mempercepat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi karhutla di kawasan belakang Kampus Merah Putih Terpadu Universitas Palangka Raya (UPR), belum lama ini.
Agustiar menjelaskan, status tanggap darurat memiliki cakupan penanganan yang lebih luas dibandingkan siaga darurat yang lebih menitikberatkan pada mitigasi dan kesiapsiagaan.
“Kami menetapkan bahwa untuk Kalimantan Tengah tanggap darurat, bukan siaga darurat. Kalau siaga itu untuk mitigasi dan sebagainya. Kalau sudah tanggap darurat, itu menyangkut semuanya,” kata Agustiar.
MENINJAU KARHUTLA: Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran saat meninjau hutan di belakang gedung PPIG UPR, belum lama ini.
Menurutnya, salah satu dampak karhutla yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesehatan masyarakat, khususnya risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
Pemerintah memastikan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat dampak karhutla dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis dengan menunjukkan KTP. “Termasuk dampak orang tidak bekerja, bagaimana sikap pemerintah. Kami hadir, terutama tentang kesehatan.
Pakai KTP saja. Yang berdampak ISPA, gratis,” tegasnya.
Selain menangani kondisi saat ini, Agustiar menyebut pemerintah mulai mengevaluasi pola penanggulangan karhutla agar pencegahan pada musim kemarau berikutnya dapat dilakukan lebih baik.
Menurutnya, karhutla yang terjadi berulang setiap tahun tidak seharusnya terus ditangani dengan pola yang sama. Pemetaan wilayah rawan perlu dilakukan sebagai dasar menentukan langkah pencegahan.
Salah satu langkah yang dievaluasi adalah pembangunan sumur bor untuk mendukung ketersediaan sumber air saat terjadi kebakaran. Agustiar menilai pembangunan sumur bor harus didasarkan pada pemetaan titik rawan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Agustiar juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam penanganan karhutla. Pemerintah, masyarakat, relawan hingga kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan serta turut mengawal kebijakan pemerintah. (rif/ans)