PEMBERANTASAN korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam pidatonya pada acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, pada 2 November 2024 lalu, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih. Ia mengutip pernyataan seorang kaisar Ottoman bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang bersih, dan mengajak semua pihak yang menginginkan Indonesia bersih untuk bergabung dalam GSN.
Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah dalam memberantas korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, juga secara tegas menyampaikan komitmen kuat untuk memberantas korupsi yang telah lama menjadi masalah serius di Indonesia.
Presiden menekankan bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi adalah prasyarat utama bagi kemajuan bangsa.
Untuk mendukung agenda ini, Presiden merencanakan langkah konkret, termasuk peningkatan gaji pejabat sebagai upaya mengurangi motivasi korupsi karena rendahnya kesejahteraan. Di samping itu, berkomitmen pada penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk praktik korupsi, tanpa pandang bulu, dan menyatakan bahwa pejabat yang tidak mematuhi prinsip integritas akan ditindak secara hukum. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya Presiden Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama karena budaya korupsi yang telah mengakar kuat dalam birokrasi. Di banyak lembaga, praktik korupsi telah menjadi bagian dari rutinitas yang sulit dihilangkan karena adanya sistem yang mendukung perilaku tersebut. Para oknum pejabat dan pegawai yang sudah lama berada dalam lingkaran birokrasi sering kali terbiasa dengan praktik-praktik yang tidak transparan, sehingga upaya perubahan memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkesinambungan. Selain itu, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada institusi penegak hukum yang kuat dan bersih. Untuk itu, reformasi pada institusi-institusi ini menjadi sangat penting agar dapat mendukung penegakan hukum yang tegas dan adil. Institusi penegak hukum yang belum sepenuhnya bebas dari intervensi dan kepentingan politik juga menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan langkahlangkah reformasi menyeluruh yang tidak hanya memperbaiki sistem tetapi juga membentuk budaya antikorupsi di seluruh lapisan pemerintahan.
Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, partisipasi aktif masyarakat juga memegang peran yang sangat penting. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menyoroti adanya indikasi korupsi di berbagai sektor.
Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap kinerja pejabat publik menjadi lebih kuat, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Selain itu, kita berharap masih ada harapan kepada lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai garda terdepan dalam agenda antikorupsi pemerintah.
KPK berperan tidak hanya dalam penyelidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi, tetapi juga dalam pencegahan dan edukasi untuk mendorong kesadaran antikorupsi di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Dengan peran kolaboratif antara masyarakat dan lembaga seperti KPK, upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif dan sistemik. Lembaga pengawas yang independen dan masyarakat yang kritis menjadi kombinasi penting untuk mengawal pemerintahan menuju transparansi dan integritas.
Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, terutama setelah berbagai komitmen tegas yang disampaikan dalam pidatonya. Di tengah tingginya tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih, konsistensi antara komitmen dan tindakan nyata menjadi kunci utama. Harapan masyarakat bukan sekadar pada isi pidato pernyataan antikorupsi, tetapi pada langkah konkret yang ditunjukkan melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum yang adil, dan penguatan lembaga pengawas seperti KPK.
Pemerintahan yang transparan dan akuntabel hanya dapat terwujud jika komitmen tersebut diikuti dengan kebijakan dan tindakan yang jelas serta berkelanjutan.
Dengan adanya sinergi antara pemerintahan, lembaga pengawas, dan masyarakat yang aktif, harapan untuk Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas bukanlah mimpi belaka, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai.(*)
*) Dosen Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya.