PALANGKA RAYA–Tingginya intensitas kunjungan Menteri dan Wakil Menteri RI ke Kalteng sepanjang tahun 2025 dinilai bukan sekadar agenda rutin atau seremonial. Pengamat pemerintahan Farid Zaki menegaskan, fenomena tersebut mencerminkan posisi strategis Kalteng yang kini masuk dalam radar utama pemerintah pusat.
“Ini jelas bukan sebuah kebetulan. Frekuensi kunjungan menteri dan wakil menteri yang tinggi menandakan bahwa Kalimantan Tengah saat ini berada dalam radar utama pemerintah pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi Kalteng Pos, Selasa (30/12).
Menurutnya, pemerintah pusat tidak akan menghabiskan energi, waktu, dan anggaran perjalanan dinas jika suatu daerah tidak dianggap memiliki bobot strategis secara nasional. Oleh karena itu, kehadiran para menteri di Kalteng merupakan bentuk perhatian khusus yang sangat nyata dari Jakarta.
MENTERI ASLI KALTENG: Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI), Drs Mukhtarudin melakukan kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi saat kunker ke Kalteng, salah satunya di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya pada Akhir November lalu.
“Dalam bahasa sederhananya, Jakarta sedang butuh Kalteng. Kunjungan-kunjungan ini adalah validasi bahwa persoalan, potensi, dan program di Kalteng memiliki kepentingan nasional,” tegasnya.
Farid menilai, kunjungan para pejabat pusat tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa Kalimantan Tengah sedang diposisikan sebagai laboratorium masa depan ekonomi Indonesia, di luar konteks Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat tiga sinyal strategis besar yang terbaca dari maraknya kunjungan menteri ke Bumi Tambun Bungai. Pertama, potensi ekonomi hijau (green economy). Kalimantan Tengah dipandang bukan sekadar paru-paru dunia, melainkan aset karbon nasional yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis tinggi di masa depan.
“Kalteng ke depan dilihat pusat sebagai pusat ekonomi hijau, termasuk perdagangan karbon. Ini isu global dan nasional yang sangat seksi,” jelasnya.
Kedua, agenda hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah pusat, kata Farid, terus melirik Kalimantan Tengah untuk segera dibangun industri pengolahan agar kekayaan sumber daya alam tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi memiliki nilai tambah (added value).
Ketiga, posisi Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah dan potensi lahan yang besar, Kalteng diproyeksikan menjadi salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional demi menjaga stabilitas kebutuhan pangan lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.
“Kalteng bukan sekadar daerah penyangga, tetapi pemain inti dalam peta jalan ekonomi baru Indonesia yang berbasis keberlanjutan dan kemandirian,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran menteri-menteri yang membidangi sektor energi, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanian semakin menguatkan tiga arah strategis tersebut.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya perhatian pusat harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah agar kunjungan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni belaka. Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci utama.
“Pemprov harus memperkuat riset, terutama riset kebijakan atau policy research terkait isu-isu strategis seperti ekonomi hijau, perdagangan karbon, hilirisasi, dan pangan,” ujarnya.
Riset tersebut, lanjut Farid, penting agar pemerintah daerah memiliki pijakan ilmiah dan kebijakan yang kuat sehingga lebih percaya diri untuk melakukan pendekatan aktif ke pemerintah pusat.
“Kunjungan ini sejatinya membuka pintu. Agar tidak berhenti seremonial, daerah harus berani dan percaya diri jemput bola ke pusat dengan konsep, data, dan kebijakan yang siap dieksekusi,” pungkasnya. (zia/ala)
Deretan Kunjungan Menteri dan Wakil Menteri ke Kalteng Sepanjang 2025
Sepanjang tahun 2025, intensitas kunjungan menteri dan wakil menteri pemerintahan presiden Prabowo-Gibran sangat tinggi ke Kalteng. Pemerintah pusat terus memperkuat berbagai sektor pembangunan nasonal di Bumi Tambun Bungai. Berikut deretan pejabat negara yang melakukan kunjungan kerja ke Kalteng selama tahun 2025. (*)
Rabu, 19 Maret 2025
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Kamis, 10 April 2025
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk
Jumat, 9 Mei 2025
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Kamis, 22 Mei 2025
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Dr. Didit Herdiawan Ashaf
Kamis, 3 Juli 2025
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla
Jumat, 4 Juli 2025
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Susanto Yandri
Jumat, 4 Juli 2025
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Fauzan.
Jumat, 4 Juli 2025
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu.
Kamis, 7 Agustus 2025
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq
Jumat, 12 September
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Stella Christie.
Kamis, 25 September 2025
Menteri Koperasi Ferry Juliantono
Rabu, 5 November 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Kamis, 6 November 2025
Menteri Agama Prof. K.H. Nasaruddin Umar
Kamis, 27 November 2025
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) H. Mukhtarudin
Sabtu, 29 November 2025
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia
Rabu, 10 Desember 2025
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid