PANGKALAN BUN – Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Suyanto, mendesak Satuan Tugas (Satgas) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengambil tindakan tegas, terhadap oknum pelaku penyalahgunaan BBM. Jika ditemukan adanya praktik penimbunan maupun penggunaan barcode palsu, para pelaku harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
Langkah ini, dinilai mendesak guna meredam keresahan masyarakat akibat panjangnya antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurut Suyanto, pemerintah daerah terus berkoordinasi secara intensif dengan PT Pertamina dan tim Satgas BBM guna merumuskan langkah antisipasi. Pasalnya, fenomena antrean kendaraan yang mengular di SPBU hingga kini masih kerap terjadi.
Kondisi tersebut tidak hanya memicu keluhan warga, tetapi juga kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi pengisian bahan bakar. Guna merespons hal ini, tim gabungan telah dikerahkan untuk memperketat pengawasan dan pemantauan.
“Kami berharap ada tindakan tegas bagi siapa saja yang kedapatan melakukan pelanggaran. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM justru dipersulit oleh ulah oknum,” tegas Suyanto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, aparat keamanan telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk menertibkan kondisi. Meskipun sejauh ini belum ditemukan pelanggaran skala besar yang menjadi dalang utama antrean, kehadiran aparat diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memberikan ketenangan bagi warga. Terlebih, antrean panjang yang dibiarkan berlarut-larut rawan memicu kegaduhan dan gesekan sosial di tengah masyarakat.
“Kami harapkan tim Satgas terus rutin turun ke lapangan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran serta memberikan rasa aman dan nyaman. Jangan sampai ada celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan BBM subsidi,” pungkasnya. (son)