Meski TKD Dipangkas
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dipastikan akan menghadapi tantangan fiskal pada 2026 akibat penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan, kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas utama.
Fairid menyampaikan, pengurangan TKD tahun depan cukup signifikan dan akan berdampak pada pengelolaan anggaran di daerah. Kendati demikian, ia memastikan tidak akan ada pengurangan jumlah pegawai maupun pengabaian terhadap hak-hak ASN.
“Tahun 2026 nanti kita menghadapi kondisi keuangan yang berbeda. TKD mengalami penurunan yang cukup luar biasa,” ujarnya di hadapan seluruh perangkat daerah, pada upacara di Halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (1/12).
Fairid menegaskan komitmennya terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemko Palangka Raya. “Namun saya pastikan, seluruh ASN tetap kami perhatikan.
Tidak ada niatan untuk mengurangi jumlah pegawai. Komitmen ini kami pegang agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Orang nomor satu di Kota Cantik ini menyebut dengan keterbatasan fiskal sekalipun, pemerintah daerah harus tetap menjaga profesionalitas, semangat kerja, dan integritas ASN.
“Ini bentuk komitmen kepala daerah kepada ASN. Saya berharap seluruh ASN tetap bekerja profesional, menjunjung tinggi kebersamaan, dan menjaga integritas,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fairid juga secara tegas mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjauhi praktik- praktik yang mencederai kepercayaan publik, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Saya ingatkan, tidak boleh ada yang namanya KKN. ASN Kota Palangka Raya harus bersih dan menjadi teladan,” katanya menegaskan. Ia memastikan meski kondisi keuangan daerah akan lebih ketat, arah kebijakan Pemko tetap menempatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai sebagai aspek yang tidak boleh dikorbankan. (ham/ans)