JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Mulai dari patokan harga minyak mentah hingga inflasi pada tahun akhir kepemimpinan Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR, Jumat (19/5). Menkeu menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada dalam kisaran 5,3–5,7 persen. Adapun inflasi dipatok pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Selanjutnya, nilai tukar rupiah pada tahun depan ditargetkan berada di kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Selanjutnya, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun antara 6,49 persen hingga 6,91 persen. Sri Mulyani melanjutkan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di rentang USD 75–USD 85 per barel dan lifting minyak di level 597.000 hingga 652.000 barel per hari. Adapun, lifting gas ditargetkan mencapai 999.000–1.054.000 barel setara minyak per hari. “Dengan mencermati risiko dan dinamika global serta dalam negeri, agenda pembangunan untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR, ditulis Minggu (21/5). Sri Mulyani mengatakan bahwa arah kebijakan fiskal pada tahun depan akan ditempuh melalui tiga fungsi APBN, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Selain itu, Menkeu mengatakan kebijakan mobilisasi pendapatan negara ke depan akan dijaga keseimbangannya, antara penerimaan negara dengan iklim investasi. Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB. Sementara, belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB. Di samping itu, untuk mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur defisit direncanakan pada kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. “Demikian pengantar dan keterangan pemerintah atas KEM PPKF tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan serta dinamika ekonomi global dan domestik. Tantangan dan resiko yang harus tetap kita hadapi, dan di satu sisi sasaran pembangunan yang harus terus kita ikhtiar untuk dicapai,” tandas Menkeu. (jpg)
