PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang penanganan persampahan dan pengelolaan pertanahan. Sebagai langkah nyata, jajaran Pemko Palangka Raya yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota, Achmad Zaini melakukan kegiatan studi banding ke Pemerintah Kota Batam, Rabu (12/11).
Kegiatan berlangsung di Kantor Wali Kota Batam dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah beserta jajaran. Dalam pemaparannya, Firmansyah menjelaskan karakteristik Batam sebagai kota jasa dan perdagangan yang juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah dan pertanahan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemko Batam menerapkan model kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan. Penanganannya dikoordinasikan secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Selain memperkuat kolaborasi, Pemko Batam juga mulai mengembangkan teknologi pengolahan sampah berbasis incinerator, serta menerapkan sistem retribusi persampahan elektronik (e-retribusi) guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan pendapatan daerah.
Di bidang pertanahan, Sekda Batam menjelaskan, konflik lahan di wilayah tersebut relatif minim, karena sebagian besar area berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Kondisi ini didukung oleh sinergi yang baik antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (Otorita) Batam, yang dipimpin oleh kepala daerah secara ex officio.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Pemko Batam dalam berbagi pengalaman serta praktik baik yang telah diterapkan.
“Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Batam, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor dan penerapan sistem digital dalam pengelolaan sampah serta penataan pertanahan. Ini menjadi referensi penting bagi kita untuk memperkuat sistem pelayanan publik di Palangka Raya,” ujar Zaini.
Ia menambahkan, kunjungan ini bukan sekadar berbagi informasi, tetapi juga menjadi momentum memperluas jejaring kerja sama antar daerah.
“Kami berharap hasil studi banding ini dapat diimplementasikan secara adaptif di Palangka Raya, dengan menyesuaikan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan inovatif,” tambahnya. (ham/ans)