PALANGKA RAYA-Hingga saat ini, pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masa jabatan 2024-2029 tak kunjung dilantik. Meski partai-partai politik telah mengajukan usulan nama yang akan menempati posisi pimpinan definitif, tetapi proses pelantikan masih harus menunggu terbitnya surat keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sekretaris DPRD Kalteng H Pajarudinnoor mengungkapkan, usulan pimpinan definitif dari sejumlah partai telah diajukan dalam rapat paripurna sebelumnya. Namun, hingga kini SK belum dikeluarkan oleh Kemendagri.
“Meski Partai Demokrat dan Partai Golkar sudah lebih dahulu mengusulkan, Kemendagri akan menggabungkan semua usulan, termasuk dari PDIP dan Partai Gerindra. Jadi, ada kemungkinan pelantikan akan dilakukan secara kolektif,” jelasnya, Selasa (19/11).
Adapun usulan pimpinan definitif DPRD Kalteng adalah Arton S Dohong dari PDIP dengan jabatan sebagai ketua, Riska Agustin dari Partai Golkar untuk posisi wakil ketua, Jimmy Carter dari Partai Demokrat sebagai wakil ketua, dan Muhammad Ansyari dari Partai Gerindra untuk menempati posisi wakil ketua.
Senada disampaikan anggota DPRD Kalteng, H Sudarsono. Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada jadwal pasti untuk pelantikan unsur pimpinan definitif. Hal itu disebabkan seluruh proses masih menunggu keputusan dari Kemendagri.
“Pelantikan kemungkinan besar dilakukan bersamaan, meski Demokrat dan Golkar lebih dahulu mengusulkan nama,” tuturnya.
Walaupun pelantikan pimpinan definitif tertunda, Sudarsono memastikan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 tetap berjalan lancar. Proses ini telah dikonsultasikan dengan Kemendagri, sesuai ketentuan bahwa pembahasan APBD 2025 harus selesai paling lambat 30 November 2024.
“Tidak ada target khusus untuk pelantikan, karena semuanya bergantung pada SK dari pusat. Namun, kami berharap proses tersebut dapat segera dilaksanakan,” tutupnya. (ovi/ce/ala)