PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Tanpa sinergi yang kuat, risiko terjadinya tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran sangat tinggi.
“Pembangunan di Kalimantan Tengah membutuhkan kerja sama erat antar pemerintah daerah di berbagai level. Hal ini untuk menjamin keseragaman arah kebijakan dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program,” ujar Okki, Minggu (18/5).
Ia menegaskan bahwa kolaborasi bukan sekadar jargon, melainkan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Sinergi lintas sektor akan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Okki juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan menjamin bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini berharap, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dapat terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi, guna menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Hanya dengan sinergi dan keterbukaan, aspirasi masyarakat dapat benar-benar diwujudkan secara maksimal,” pungkasnya. (irj)