PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi, terutama menyikapi kenaikan harga beras lokal di sejumlah wilayah. Meski demikian, ketersediaan stok beras di Kalteng masih relatif aman dengan jumlah sekitar 12.212 ton.
Perkembangan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11).
Dalam pemaparannya, Yuas menyebut terdapat lima komoditas yang menjadi perhatian dalam perkembangan inflasi di Kalteng, yakni beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.
Ia menjelaskan, kenaikan harga beras terutama terjadi pada jenis beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil.
“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.
Menurutnya, ketersediaan stok beras yang mencapai 12.212 ton menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pasokan. Namun, perkembangan harga tetap perlu mendapat perhatian karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan turut memengaruhi inflasi.
“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkapnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Kalteng terus melakukan intervensi melalui pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia serta Perum Bulog juga diperkuat guna mendukung kelancaran distribusi beras ke seluruh kabupaten. (rif/ans)