PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Agustiar Sabran, melontarkan pernyataan tegas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Kalteng yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (10/4).
Dalam forum penting yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 itu, Agustiar menyampaikan ultimatum keras kepada kepala daerah yang dinilai kurang bersinergi dan tidak menunjukkan komitmen dalam penyusunan program pembangunan.
Gubernur menekankan bahwa seluruh kepala daerah di Kalteng wajib menyelaraskan program kerja dengan arah pembangunan provinsi. Ia menegaskan, program dari daerah yang enggan berkoordinasi dan tidak menunjukkan komitmen serius, akan dicoret dari dokumen perencanaan RKPD provinsi.
“Saya minta seluruh kepala daerah serius menyelaraskan program dengan provinsi. Kalau tidak mau koordinasi dan tidak sinkron, program bisa saya cabut. Jangan karena ego sektoral, pembangunan untuk masyarakat jadi terhambat,” tegas Agustiar dalam sambutannya yang disampaikan di hadapan para bupati, wali kota, pimpinan OPD, dan stakeholder terkait.
Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah provinsi dalam menyusun arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia juga mengingatkan pentingnya keterpaduan dengan program nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan visi besar Indonesia Emas 2045.
“Pembangunan harus serempak. Jika ada daerah yang tidak siap bekerja sama, program dan pendanaan bisa dipindahkan ke wilayah yang lebih responsif dan punya semangat membangun,” tambahnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menyoroti aspek pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kewajiban administratif. Ia menekankan pentingnya validasi data perpajakan dan pelaporan wajib pajak sebagai dasar distribusi Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kalau data awal tidak diberikan, tidak ada anggaran operasional pendataan, dan pelaporan tidak aktif, ya jangan salahkan kalau dana bagi hasil kita tunda. Kita ingin sistem yang fair, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut memaparkan sejumlah program prioritas provinsi untuk tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan gratis, pengembangan kawasan ekonomi baru seperti shrimp estate di wilayah barat, pembangunan konektivitas antardaerah, serta mendorong hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjutan.
Agustiar menyampaikan bahwa semua program tersebut bertujuan mewujudkan visi besar Kalteng sebagai provinsi yang berkah, maju, dan bermartabat.
“Kalau kepala daerah kompak, visi besar ini akan lebih mudah tercapai. Tapi kalau tidak, lebih baik kita fokus ke daerah yang siap bekerja, punya semangat membangun, dan mau berbenah,” pungkasnya. (zia/ram)