PALANGKA RAYA – Dalam 299 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto program pendidikan nasional melalui Sekolah Rakyat tercatat sudah ada 100 sekolah rakyat berdiri di berbagai daerah di Indonesia, tahun depan ditargetkan pembangunan 200 sekolah. Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menilai pencapaian tersebut harus direspons serius oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, percepatan koordinasi dengan pusat mutlak dilakukan agar Kalteng tidak tertinggal dalam merealisasikan sekolah rakyat. Ia menekankan bahwa SOPD terkait wajib segera menindaklanjuti regulasi maupun persyaratan yang ditetapkan.
“Kalau memang sudah ada lokasi yang bisa ditindaklanjuti sementara itu segera dilaporkan ke pemerintah pusat untuk dapat ditindaklanjuti agar berdirinya Sekolah Rakyat itu bisa cepat terlaksana,” ucapnya, Selasa (19/8).
Sugiyarto menjelaskan dari laporan Dinas Sosial, di Kalteng sudah ada tiga lokasi yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya langkah itu harus segera disampaikan kepada pemerintah pusat agar bisa ditindaklanjuti. Ia berharap jangan sampai lahan yang sudah siap terbengkalai hanya karena proses administrasi yang lamban.
“Jangan sampai nanti muncul komplain dari masyarakat karena yang diterima justru orang mampu. Itu akan jadi persoalan serius,” ujarnya mengingatkan.
Ia juga menilai program sekolah rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Oleh sebab itu, Pemprov Kalteng harus mendukung penuh agar target yang dicanangkan pemerintah pusat bisa tercapai sesuai rencana.
“Bisa segera dilakukan oleh dinas terkait di pemerintah daerah mulai dari menindaklanjuti regulasi melaporkan kesiapan lahan, mendata calon siswa, hingga melaksanakan seleksi dengan ketat. Kalau ini berjalan, saya yakin Kalteng akan termasuk daerah yang cepat merasakan manfaat program sekolah rakyat,” pungkasnya. (*afa/ans)