PALANGKA RAYA – Komunitas Portal Jalanan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar FGD yang membahas konflik agraria dengan tema “Membedah Tabir Konflik Agraria Demi Terwujudnya Kondusifitas Stabilitas Keamanan di Kalimantan Tengah”.
Pada kesempatan ini Ketua Komunitas Portal Jalanan Andri Mulyanto menyebutkan bahwa ada banyak yang perlu dibahas terkait konflik agraria di Kalteng.
“Belakang ini kita sudah melihat kejadian konflik agraria yang terjadi di Kalteng, sehingga karena itulah kami membangun dan menyelenggarakan diskusi ini. Dimana kita ingin tau kenapa konflik agraria ini bisa terjadi dan apa permasalahan,” tegas Andri Selain itu, melalui dengan FGD ini ia berharap ada solusi dalam penyelesaiannya. “Kita harapkan dengan adanya diskusi ini kita bisa mendapatkan solusi terhadap polemik saat ini,” tegas Andri.
Selain itu pada kesempatan ini Direktur Intelkam Polda Kalteng Kombes Pol Adjie Indra Dwiatna juga menyebutkan dalam sambutan sekaligus paparannya bahwa banyak lahan yang masih tumpang tindih.Hal dijelaskan karena ada muncul SKT secara terus menerus dilahan tidur.
“Karena ditahun ini ada timbul SKT, timbul lagi SKT, timbul lagi SKT, dan inilah yang memperngaruhi siapa kepemilikan yang sebenarnya dilahan yang dulu kebijakannya lahan tidur yang diubah menjadi lahan kelola oleh masyarakat tapi lahan itu timbul SKT yang bertumpuk dan ini menjadi gejolak, ia juga mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat Kalteng untuk bersama sama menjaga kondusivitas kamtibmas di Kalteng sesuai dengan falsafah huma betang” tegasnya Kombes Pol Ajie, Rabu (8/11).
Selanjutnya ia berharap pada kesempatan ini melalui FGD hadirin yang hadir dari kalangan mahasiswa, OKP, dan BEM se Kota Palangka Raya ini bisa menemukan sebuah solusi untuk masyarakat yang ada di Kalteng.
Kegiatan yang berlangsung Ballroom Aquarius Boutique Hotel ini juga dibuka langsung oleh Anggota DPD RI Perwakilan Kalteng Agustin Teras Narang menyebutkan dalam sambutannya dalam perkara ini pemerintah perlu hadir dalam perkara yang menyangkut masyarakat.
“Sebagai pelayanan masyarakat, pemerintah harus hadir dan menyelesaikan permasalahan agraria, selain realisasi plasma merupakan hal yang harus diperhatikan dan disalurkan kepada masyarakat,” tegasnya Afan Safrian selaku Dewan pembina juga menegaskan mengutuk keras oknum ormas yang mengambil keuntungan pribadi di balik kerusuhan yang ada di beberapa daerah di Kalteng. (irj/sos/b-5)