PALANGKA RAYA – Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memperkuat pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025. Rakor yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalteng ini dipimpin oleh Plh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Suharno, dan diikuti secara virtual oleh Pj Bupati serta Wali Kota Se-Kalteng.
Suharno menegaskan, setiap perangkat daerah harus memiliki strategi yang jelas dalam merancang anggaran agar lebih efektif dan mengurangi potensi penyimpangan.
Ia menekankan pentingnya memahami regulasi sejak awal untuk memastikan perencanaan berjalan sesuai aturan dan berdampak positif bagi masyarakat.
EVALUASI: Plh Sahli Pemkumpol, Suharno pimpin rakor pelaksanaan pengawasan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Pemda Se-Kalteng tahun 2025 di ruang rapat Bajakah, Kantor Gubernur, Kamis (13/2).
“Terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Kita harus mulai sejak dini merancang strategi agar anggaran yang dialokasikan benarbenar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, jika sudah tahu aturan sejak awal, maka tentunya bisa menghindari kesalahan yang bisa menjadi masalah di kemudian hari. “Dengan begitu masing-masing perangkat daerah bisa membuat strategi seperti apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yang mana paling tidak akan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya akan bermasalah di kemudian hari dengan meminimalisir sedemikian mungkin,” paparnya.
Adapun keuntungan dari entry meeting ini akan membuat semakin tahu dengan aturan-aturan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025. Oleh karena itu, Suharno menekankan agar setiap Perangkat Daerah di Pemprov Kalteng dan Kepala Daerah di kabupaten/kota agar dapat menindaklanjuti langkah- langkah yang diperlukan oleh Perwakilan BPKP Kalteng.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng, Ilham Nurhidayat menyoroti, efektivitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh jumlah alokasi dana, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut mampu mengatasi tantangan daerah.
“Evaluasi anggaran tahun 2025 akan difokuskan pada lima sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pemberdayaan UMKM. Dengan pendekatan yang lebih terukur, kita bisa memastikan dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Ilham. (zia/ans)