PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengupayakan solusi konkret terhadap permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks, khususnya akibat meningkatnya volume kendaraan berat yang bercampur dengan lalu lintas umum (mix traffic). Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah percepatan pembangunan Jalan Khusus pada Trase Lahei Mangkutup (Simpang Batengkong) menuju Sei Hanyo.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan, infrastruktur jalan umum saat ini mengalami tekanan berat, terutama pada ruas Jalan Bukit Liti– Bawan–Kuala Kurun. Jalan tersebut sering kali menjadi titik rawan kemacetan, kecelakaan, hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial karena lalu lintas yang tidak teratur.
“Pembangunan jalan khusus ini adalah langkah konkret Pemprov Kalteng untuk mengurai permasalahan lalu lintas akibat mix traffic, sekaligus melindungi infrastruktur jalan umum yang kondisinya kini sudah sangat kritis,” ujarnya, Kamis (15/5).
Menurutnya, jalan khusus ini akan diperuntukkan bagi kendaraan angkutan hasil industri sektor strategis se-perti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Dengan demikian, beban lalu lintas di jalan umum akan berkurang signifi kan dan distribusi logistik sektor industri tetap dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat umum.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Percepatan Pemanfaatan Jalan Khusus yang akan mengawal pembangunan ruas sepanjang kurang lebih 180 kilometer tersebut. Tim ini bertugas memastikan proses perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatan jalan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Jalan khusus ini akan menjadi infrastruktur penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, memperlancar distribusi hasil produksi, serta menjaga keselamatan pengguna jalan umum,” tambahnya.
Pembangunan jalan khusus Trase Lahei Mangkutup– Sei Hanyo ini juga diharapkan dapat membuka akses ekonomi baru, mendukung investasi, serta menjadi solusi jangka panjang terhadap tata kelola transportasi berbasis wilayah industri. (zia/ans)