PALANGKA RAYA — Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong percepatan digitalisasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta layanan kesehatan. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dalam bertransaksi maupun mengakses layanan.
“Sekarang itu semua serba digital. Kita dorong UMKM kita untuk pakai transaksi non-tunai. Dari data kami, ada sekitar 13.000 UMKM yang kita arahkan untuk mulai digitalisasi,” ujar Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Senin (16/6).
Menurutnya, pembayaran non-tunai akan mempercepat proses transaksi, mengurangi risiko kejahatan, dan memudahkan pelaku usaha dalam pencatatan keuangan. Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi daerah yang lebih modern dan transparan.
“Kalau pakai QRIS, misalnya, masyarakat bisa transaksi cepat dan aman. Ini juga berlaku untuk layanan kesehatan, seperti antrean berobat, yang sudah kita arahkan untuk digital supaya masyarakat tidak perlu lama menunggu,” jelasnya.
Pemkot juga tengah mengembangkan sistem antrean digital di puskesmas dan pusat layanan kesehatan lainnya agar masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan sesuai waktu luang mereka. Langkah ini diharapkan mendukung aktivitas warga yang semakin dinamis dan padat. (mut/ans)