PALANGKA RAYA–Menindaklanjuti edaran yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai skema Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua hari dalam seminggu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut sebelum menerapkan kebijakan tersebut di lingkungan Pemprov Kalteng.
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah efisiensi anggaran, namun tetap harus diikuti dengan kajian mendalam agar tidak mengurangi efektivitas kerja. “Mungkin ini bagian dari menyikapi Instruksi Presiden 2025 tentang penghematan itu, tapi ya kita menyambut positif. Yang penting tidak mengurangi efektivitas pekerjaan ASN,” ujar Edy, Senin (10/2).
Menurutnya, kebijakan ini tentunya telah melalui kajian yang mendalam dan memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Namun, sebelum diterapkan di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaannya.
“Memang kajiannya cukup mendalam. Saya kira ada keinginan seperti itu, kita menyambut positif dahulu, kemudian kita juga akan menunggu pengaturan lebih lanjut dan petunjuk teknisnya seperti apa,” tambahnya.
Dalam skema yang diusulkan, ASN akan menjalankan Work From Office (WFO) selama tiga hari dan Work From Anywhere (WFA) selama dua hari. Namun, Edy menegaskan bahwa tidak semua ASN bisa menerapkan sistem ini, karena ada beberapa bidang pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik di lapangan.
“ASN yang bisa WFA, kriterianya seperti apa saja ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Misalnya, kalau ada kegiatan di lapangan, ya tetap harus hadir. Teman-teman yang bertugas mendampingi kunjungan atau pekerjaan lapangan lainnya tentu harus tetap siap siaga. Itu bagian dari tugas mereka,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan WFA tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam mendukung efisiensi kerja ASN tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
“Jadi apakah ini dapat dipastikan tidak mengganggu pelayanan atau tidak, nanti kan ada evaluasi. Ini juga masih baru, kita akan lihat perkembangannya,” tandasnya.
Kebijakan WFA ini diketahui juga tidak lepas dari adanya kebijakan mengenai pemangkasan anggaran. Disampaikan oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, bahwa kebijakan ini sudah menjadi arahan dari pusat dan diteruskan kepada gubernur.
“Kalau bicara detailnya saya kurang tahu, tapi arahan dari pemerintah pusat sampai ke gubernur itu sudah ada. Intinya, semua anggaran harus disesuaikan dengan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Perjalanan dinas dikurangi, kemudian rapat-rapat juga, termasuk konsumsi seperti snack dan makan minum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng. “Ini kebijakan dari Bapak Gubernur kepada seluruh perangkat daerah supaya melaksanakannya. Dinas-dinas juga mengalami pengurangan anggaran, termasuk untuk konsumsi dalam rapat-rapat yang dikurangi seminimal mungkin. Arahan dari pusat juga menyarankan agar rapat lebih sering dilakukan secara virtual untuk menghemat anggaran,” jelasnya.
Terkait pemotongan gaji ke-13, Yuas Elko mengatakan bahwa hal tersebut juga mengikuti kebijakan anggaran yang ada. “Mengikuti saja sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi, tidak apa-apa walaupun nanti gaji yang diterima agak berkurang. Anggaran itu kan sudah ada alokasinya, termasuk untuk gaji,” katanya.
Saat ditanya mengenai respons dari pegawai negeri sipil (PNS) terhadap kebijakan ini, ia menyebut bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika setiap tahun. “Biasa saja, setiap tahun ada perkembangan dan dinamika yang terjadi. Kalau penghematan, ya kita hemat. Mungkin suatu saat akan kembali seperti semula, tergantung kebijakan presiden dan pemerintah pusat,” tuturnya.
Penghematan anggaran ini juga berdampak pada berkurangnya frekuensi perjalanan dinas. “Kalau anggarannya dipotong, otomatis frekuensinya juga berkurang. Misalnya, perjalanan dinas untuk rapat koordinasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sekarang lebih diarahkan melalui virtual meeting,” pungkasnya. (zia/ala)